Robinhood Proaktif Hindari Potensi Pelanggaran Sekuritas
Dia lebih lanjut menekankan Robinhood tak mengamati aset tercatatnya sebagai sekuritas.
Robinhood telah proaktif dalam menghindari potensi pelanggaran sekuritas dengan membendung diri untuk tak mencantumkan token tertentu dan menyediakan pinjaman kripto dan layanan staking yang bisa dituntut oleh platform lain.
Namun, kurangnya kejelasan aturan federal di bidang kripto telah menciptakan lapangan bermain yang tak setara bagi para pelaku pasar, menghalangi adopsi arus utama dan membuat kepatuhan terhadap aturan menjadi menantang, menurut kepala kepatuhan Robinhood.
Negara Ini Bakal Kategorikan Kripto sebagai Properti Pribadi
Sebelumnya, Komisi Peraturan Inggris telah mengusulkan rancangan undang-undang yang secara sah akan mengelompokkan cryptocurrency sebagai klasifikasi properti pribadi yang berbeda. Ini memberikan kepastian aturan yang lebih besar untuk aset digital.
Diinformasikan dari Yahoo Finance, Selasa (7/5/2024), RUU hal yang demikian, apabila dilegalkan, akan memungkinkan penegakan hak properti yang lebih kuat dalam sengketa aturan berhubungan kripto.Proposal https://phenixsalonsuitesmn.com/ hal yang demikian bertujuan untuk mengakomodasi fitur unik aset digital, seperti token kripto dan aset kripto, dalam cara aturan biasa Inggris dan Wales dengan mengakuinya sebagai properti klasifikasi ketiga.
Komisi Peraturan memberi anjuran pengadilan mungkin memerlukan bantuan dari panel industri untuk menavigasi kompleksitas teknis dari teknologi yang sedang berkembang dan memberi anjuran regu multi-disiplin untuk membantu pelaku pasar melindungi aset mereka.
Inisiatif ini merupakan komponen dari upaya Inggris untuk memajukan aturan kripto dan menarik perkembangan teknologi, memposisikan Inggris dan Wales sebagai sentra keuangan global untuk aset digital.
Inggris telah mengamati beberapa perusahaan kripto mendaftar di wilayah hal yang demikian, dan RUU Jasa Keuangan dan Pasar, yang mendapat persetujuan kerajaan tahun lalu, telah meletakkan dasar untuk pengembangan aturan lebih lanjut.
Di sisi lain, pemerintah Inggris juga sedang bergegas untuk meloloskan undang-undang kripto sebelum pemilihan biasa selanjutnya.
Menteri Ekonomi Inggris, Bim Afolami mengatakan pemerintah bertujuan untuk melegalkan undang-undang perihal stablecoin dan staking kripto dalam waktu 6 bulan.
Pernyataannya muncul sesudah Bank of England dan Financial Conduct Authority mengumumkan rencana pengawasan terkoordinasi pada Oktober lalu.
Dorongan terhadap aturan kripto berupaya untuk memenuhi komitmen bertahun-tahun untuk menciptakan Inggris sebagai sentra kripto global. Ini merupakan komitmen yang pertama kali diciptakan oleh Perdana Menteri Rishi Sunak pada 2022.